JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta menegaskan sikap pemerintah Indonesia atas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada pemerintah Inggris. Hal itu terkait rencana kunjungan bilateral yang akan dilakukan Perdana Menteri Inggris, David Cameron ke Jakarta, Senin (27/7/2015) besok.
"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan?" kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, dalam keterangan pers, Sabtu (24/7/2015).
Kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, resmi dibuka pada Mei 2013. (Baca Ada Kantor Papua Merdeka di Inggris, Ini Respons Pemerintah)
Menurut Zainuddin, Inggris seharusnya menolak keinginan OPM tersebut karena menyangkut persoalan konflik pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di wilayah kedaulatan RI.
"Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron dan tegaskan soal NKRI," ujarnya.
Zainuddin meminta Jokowi untuk mendorong Inggris agar menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Hal itu sebagai salah satu bentuk dukungan Inggris atas kedaulatan Indonesia.
Presiden Jokowi dijadwalkan akan menerima kunjungan PM Cameron pada Senin besok. Jokowi juga akan bertemu dengan PM Turki Ahmet Davutoglu setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Singapura pada 28-30 Juli.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kedatangan dua kepala pemerintahan itu menunjukkan posisi Indonesia masih penting di dunia internasional. "Ini menunjukkan tentang perhatian dunia pada Indonesia karena Indonesia dinilai sangat strategis dan momentum ini juga kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan bilateral yang baik dengan Eropa, Turki," kata Pratikno di Jakarta, Sabtu (25/7/2015).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar