Letjen TNI Purn J Suryo Prabowo: Lepasnya Timtim Diawali Peristiwa Yang Mirip Dengan Tolikara Sekarang

Eramuslim.com – Jika mau mempelajari sejarah, sangat mudah mencium ada permainan asing (global) dalam kasus Tolikara, Papua. Dua dekade silam, menjelang lepasnya Timor Timur dari Indonesia, peristiwa serupa pernah muncul. Dalam kurun waktu 1996-1998, diawali dengan adanya mushola dibakar di Viqueque, kemudian banyak gereja dibakar di daerah lain di luar Timtim. Eskalasinya membesar hanya gara-gara satu kasus di pelosok provinsi termuda Indonesia waktu itu.

Kepada FORUM, veteran perang Timtim Letjen TNI Purn J Suryo Prabowo mengingatkan. Pada 1996 ribuan prajurit Australia disiagakan di Darwin. Mereka dipersiapkan untuk bisa beroperasi di daerah tropis. Tiga tahun kemudian, pada 1999, prajurit-prajurit Australia itu tiba di Bumi Loro Sae di bawah bendera PBB sebagai pasukan INTERFET (International Force for East Timor). Dan tak lama kemudian, akibat intervensi global, terjadi referendum dan Timtim lepas.

Kini di Darwin ada sekitar 20-an ribu marinir AS. “Apakah mungkin tiga tahun lagi Marinir AS itu akan ke Papua sebagai INTERFWEP (International Force for West Papua)?” sentil Suryo Prabowo, Minggu (26/7).

Di Papua ada sedikitnya 20 negara yang ‘mencari makan’. Kenyamanan mereka belakangan sedikit terusik. “Kita harus benar-benar memahami, bahwa peristiwa Tolikara itu bagian dari agenda dunia yang karena kenyamanannya dalam mencari makan di Indonesia terusik, lalu mewujudkan kemarahannya dengan menggunakan strategi: ‘kalau gue kagak, elu pun juga kagak bakalan dapet’. Lihat saja, peristiwa itu terjadi hanya dua bulan setelah pers asing diijinkan Presiden Jokowi meliput di Papua,” ulas Suryo.

Sejarah membuktikan, Indonesia tidak pernah dibiarkan berkembang menjadi negara maju dan kuat. Salah satunya dengan memakai isu agama dan operasi pencitraan (media) skala global. Sayangnya, mereka yang memimpin negeri ini sekarang kualitasnya KW-3 dan banyak dari mereka yang hanyalah boneka dari Aseng dan Asing. Bangsa ini hancur jika orang-orang seperti ini dibiarkan terus memimpin.(rz/ForumKeadilan)

KETIDAKADILAN STRUKTURAL DI PAPUA

Masyarakat tentu masih ingat insiden Tolikara, Papua Jumat (17/7). Kejadian ini disorot luas media Tanah Air. Orang luar Papua yang tidak tahu duduk, sering membumbui, sehingga persoalan sebenarnya menjadi kabur. Padahal menurut Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua, Lipiyus Binilub, insiden Tolikara terjadi karena komunikasi tidak jalan.
Lagi pula, persoalan di Tolikara sudah diselesaikan secara damai, lewat upacara adat “bakar batu.” Pihak korban pun sudah menerima kesepakatan damai. Demikian kata Lipiyus, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/7/2015).
Yang perlu direnungkan, menurut Ketua Majelis Syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat), Didin Hafidhuddin, konflik berlatar belakang agama tidak pernah terjadi di tanah Papua. Warga memandang, keyakinan atau agama itu sakral. Maka, konflik kemarin ditengarai berasal dari kepentingan yang mencoba merusak keutuhan NKRI.
Sementara, Sekretaris Daerah Pemeritah Kabupaten Tolikara, Dance Y Flassy minta semua pihak tidak hanya fokus pada pelaku yang membuat kios dan mushala terbakar. Aparat keamanan juga diminta untuk menyelidiki korban tewas dan luka akibat tembakan. Menurut dia, ada ketidakadilan dalam insiden Tolikara karena warga setempat ditembak, tewas dan terluka, tapi justru kasusnya tidak diangkat.
Ketidakadilan itulah yang dirasakan sebagian besar warga asli Papua hingga detik ini, tiap kali mereka merenungkan relasi dengan orang luar Papua. Inilah masalah Papua sesungguhnya, yang sering diabaikan. Bahkan di tengah ribut-ribut Tolikara, ketidakadilan yang kian dirasakan rakyat Papua bisa dianggap kecil atau disepelekan. Ujung-ujungnya pemerintah dan semua gagal merebut hati mereka.
Sejak zaman Belanda, Freeport, sampai kini, ketidakadilan bagi warga Papua terus berlagsung. Misalnya, kasus anggota Polres Porong, Aiptu Labora Sitorus (LS) yang punya rekening gendut sampai 1,5 triliun. Semuanya hanya menunjukkan watak ekspolitatif ”orang luar” Papua yang serakah di tengah kemiskinan dan keterbelakangan warga asli Papua.
Struktural
Menyedihkan memang memikirkan keterbelakangan Papua. Bayangkan masih ada warga yang tak tahu, bila habis bensinnya. Mereka menganggap rusak sehingga harus membeli motor baru. Ada ibu di Papua menjual pisang mentah. Ketika ditanya, mengapa dia jualan pisang mentah? Dia menjawab untuk membeli pisang goreng.
Sayang keterbelakangan itu tidak pernah dicarikan solusinya. Pendidikan yang seharusnya bisa mencerdaskan, belum sepenuhnya digarap. Malah keterbelakangan kadang coba dilestarikan, demi mengeruk keuntungan. Maka ada yang menyebut, warga dan alam Papua menjadi korban ketidakadilan struktural.
Memang pemerintah Indonesia sudah punyak “good will” dengan menawarkan Otonomi Khusus Papua berdasarkan UU No 21 Tahun 2001, dengan Majelis Rakyat Papua yang dibentuk pada 31 Oktober 2005. UU ini, misalnya, menjamin 80% hasil hutan dan tambang untuk rakyat Papua.
Tapi dalam implementasi, banyak penyelewengan, termasuk bantuan pusat yang hanya dinikmati segelintir elite. Penderitaan dirasakan kebanyakan warga Papua. Tidak heran, jika kaum separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini kian dilirik sebagian orang muda Papua yang merasa getir melihat ketidakadilan di depan hidung. Apalagi, perjuangan diplomasi OPM tampaknya juga kian diakui, diterima sebagian kalangan di Australia, Afrika atau Eropa.
Negeri ini beberapa waktu lalu merasa kebakaran jenggot menyusul pembukaan kantor OPM di Inggris.Sebagian publik Belanda setuju pada gagasan Papua merdeka. Apalagi, di bumi Papua, Belanda masih menyisakan cukup banyak jejak historis. Mulai abad ke 16, sudah ada jejak pelaut Belanda di Papua seperti William Jansen, William Schouten dan Le Maire. Tonggak sejarah yang cukup mengagetkan tertoreh pada 1 Desember 1961, ketika Belanda memerintahkan bendera Bintang Kejora Papua Barat dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Momentum ini yang dianggap Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat.
Sebagai reaksinya pada 11 Janua

Setelah Mesir, Libya, Kini Suriah, Target AS Selanjutnya Adalah: Papua!

Lemahnya Indonesia yang “kaya” akan kekayaan alamnya menjadi “mandul” tak bisa apa-apa, ini semua dimulai dan diawali pada zaman Orde Baru atau New Orderatau New world Order! Dimana semua kekayaan alam Indonesia dikuras habis akibat perjanjian-perjanjian yang “timpang” pada zaman Indonesia untuk pertama kalinya menganut sistim kapitalis pada masa itu.

Maka untuk kedepannya siapapun Presidennya, masih tetap terpatri oleh perjanjian-perjanjian masa lalu tersebut. Hingga detik inipun, masih banyak manusia-manusia Indonesia yang perlu “ditampar” karena masih “tidur” dan takkan pernah menyadari akan hal ini. (penulis)

Kasus di Libya dan Syiria hampir sama dengan kasus Timor Timur, dengan alasan HAM, Demokrasi dan PBB akhirnya Timor Timur Lepas dari Indonesia. Dibawah tekanan Australia, Amerika dan PBB atas nama HAM dan Demokrasi, akhirnya pemerintah BJ Habibie saat itu tidak sanggup lagi menghadapi tekanan politik yang bertubi-tubi dari para penjajah Kapitalis yang mengincar minyak di celah Timor.

Begitu juga dengan Libya dan sejumlah negara di dunia khususnya di Timur Tengah, dengan alasan HAM, AS dan sekutunya menyerang pemerintahan Khadafi padahal ujung2nya ingin menguasai minyak di Libya.

Connie Rahakundini Bakrie

Menurut pengamat militer ibu Connie Rahakundini Bakrie, skenario AS menyerang Libya dan Timur Tengah sudah dirancang dari awal.

Karena semua negara tersebut terdapat sumber minyak bumi yang besar. Bahkan Ibu Connie menambahi kalau sasaran AS selanjutnya adalahPapua!!

Pernyataan ibu Connie pada siaran tvOne Sabtu 26/3 2011 bukannya tanpa dasar. Kabar Papua menjadi target AS berikutnya sudah beredar di kalangan intelejen.

Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap.

Karena dengan tampilnya Presiden Barack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia.

Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin.

Beberapa fakta lapangan mendukung informasi ini, sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut.

Betapa tidak, dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan Foreign Relation Authorization Act(FRAA) yang secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.

Kalau RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap.

Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika.

Karena itu, Departemen Luar Negeri RI haruslah siap dari sekarang untuk mengantisipasi skenario baru Amerika dalam menciptakan aksi destabilisasi di Papua.

Berarti, Departemen Luar Negeri harus mulai menyadari bahwa Amerika tidak akan lagi sekadar menyerukan berbagai elemen di TNI maupun kepolisian untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Campur tangan Amerika dengan skenarionya berusaha agar Papua lepas dari NKRI. Amerika tentu punya alasan agar Papua lepas dari Indonesia, Papua adalah mutiara hitam dari timur, sebuah tanah yang kaya raya, dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya serta kandungan emas di bukit Freeport yang melimpah membuat para Kapitalis penajajah serakah ngiler dibuatnya.

Padahal kalau kita tahu pembagian royalty Freeport Indonesia hanya mendapat 1%, sedangkan asing mendapat 99%. sungguh lucu yah..

“Masa tukang cangkul hasilnya jauh lebih banyak dari yang punya tanah. Ini semua karena zaman Orde Baru, New Order, New world Order!

Papuan Warrior

Dimana pada saat itu semua kekayaan alam Indonesia mulai dikuras habis akibat perjanjian-perjanjian yang “timpang” pada zaman Indonesia menganut sistim kapitalis pada masa awal itu.”

Semua ini akibat perjanjian-perjanjian pertambangan pada masa lalu. Perjanjian pertambangan juga tak mungkin hanya berlaku untuk beberapa tahun mendatang, namun bisa berlaku selama puluhan tahun atau bahkan selama seabad kedepan!

Lalu, siapakah yang membuat semua perjanjian itu? Jelas Presiden Indonesia. Siapakah presiden Indonesia pada masa lalu tersebut?? Andalah yang tahu, karena anda juga mempelajari sejarah presiden-presiden bangsa ini bukan???

Alasan utama yang menjadi isu pemisahan Papua dari NKRI adalah kemiskinan, pemerintah Indonesia yang tidak mampu mengentaskan kemiskinan di Papua menyebabkan isu-isu sparatis berkembang.

Kemiskinan Papua adalah salah satu akibat dari sistem Kapitalisme yang diterapakan di Indonesia, emas Papua yang seharusnya mampu memakmurkan rakyat Papua justru dirampok oleh Freeport dan perusahaan asing milik Kapitalis Penjajah.

Anehnya, padahal penduduk Papua hanya sekitar 2 juta jiwa saja dan dana APBD pertahunnya bernilai trilyunan rupiah!! Melebihi kebanyakan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Lalu, kemana uang segitu banyaknya pergi? Banyak yang menduga banya pejabat-pejabat di wilayah Papua sendiri yang “mengambilnya”.

Ini terbukti dari minimnya sarana dan prasarana yang nyata untuk rakyat Papua disana, seperti puskesmas, stok sembako, dan sejenisnya yang tetap langka. juga minimnya jembatan penghubung, pengaspalan jalan dan masih banyak lainnya.

Isu-isu HAM dan Demokrasilah yang sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat agar Papua bisa lepas dari NKRI, dengan isu ini diharpakan akan terjadi referendum bagi tanah Papua.

Yang selanjutnya, akan mengantarkan Papua ke arah pemisahan diri dari NKRI dan akan diperas habis-habisan oleh para negara dan kaum elite dunia, raja-raja eropa, pengusah multibillon dunia, para kartel minyak, kartel kayu, kartel mineral dan semua yang haus darah, haus minyak dan haus harta, kelompok elite dunia, the Bilderberg.

Warga papua yang selama ini dihasut dengan penyebaran para agen yang kadang menunggangi dan berkedok agama dengan menyamar sebagai misionaris, secara perlahan-lahan tapi pasti akan menjalani politik benci kepada negaranya sendiri! yaitu Indonesia.

Rakyat disana harusnya jauh lebih bangga menjadi warga negara Indonesia, mereka mempunyai hak tak hanya di pulau Papua, tapi juga mempunyai HAK YANG SAMA dari kota Sabang, Aceh hingga Merauke. Begitu luasnya tanah warga dan rakyat Papua dibandingkan hanya pulau itu sendiri.

Suharto, former President of Indonesia

Namun di era Suharto, tanah papua mulai dieksploitasi secara besar-besaran. Ini berawal dari ditemukannya emas, tembaga dan lainnya.

Ahli geologi AS dan sekutunya pun datang, mereka telah merahasiakan adanya emas di Papua.

Para peneliti barat dalam laporannya hanya menemukan tembaga. Padahal tembaga adalah salah satu jenis “emas mentah” yang jika dicari lebih dalam akan ada emas yang sebenarnya.

Oleh karenanya, salah satu kota tempat diadakan penelitian tersebut bernama Tembagapura yang artinya Kota Tembaga.

Emas di Bank Central

Penipuan negara-negara asing ini tak tercium pula oleh rezim Suharto yang tak pernah mau mengecek ke lapangan dengan para ahli-ahli geologi dan para ahli sains Indonesia.

Akibatnya, maka pihak Indonesia benar-benar mengalami kerugian yang sangat banyak dari hasil tambang tersebut.

Dari pembagian hasil tambang itu, pihak Indonesia diberi tak lebih dari 1% saja. Namun saat Suharto lengser, pihak Indonesia akhirnya protes, dan pembagian hasil tambang dinaikkan dan itupun tak lebih dari 10%.

Sebenarnya dapat saja perjanjian tentang penemuan tembaga itu direvisi, karena adanya pembohongan dan penipuan dari hasil yang sekarang diperolah, emas! Belum lagi dampak lingkungan yang telah dihasilkan oleh tambang-tambang tersebut yang sangat berbahaya untuk lingkungan di pulau Papua.

Tambang itu dikuasai oleh perusahaan Freeport Amerika, bernama Tambang Grasberg atau Grasberg Mine adalah tambang emas terbesar di dunia dantambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Tambang ini terletak di provinsi Papua di Indonesia dekat latitude -4,053 dan longitude 137,116, (satelitte view) dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS (67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia hanya (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%).

Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dariFreeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas pegunungan Jayawijaya ini sebesar 3 miliar dolar AS.

Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas; dan 174.458.971 gram perak.

Tambang Grasberg Papua Indonesia (tampak dari satelit) (wikipedia)

Namun ternyata keuntungan sebesar itupun masih kurang untuk manusia-manusia berhati busuk, merekapun masih menginginkan semuanya, pulau Papua.

Melalui rakyat Papua sendiri sebagai bumpernya, AS dan Inggris serta sekutunya mulai mencuci otak dan membuat separatis-separatis di tanah Papua.

Ini adalah salah satu modus yang paling dikenal oleh musuh-musuh AS di dunia, karena AS selalu membuat sel teroris disuatu wilayah sebelum diperebutkannya. Sel teroris ciptaan AS ini sebagai ujung tombak perjuangan AS sendiri. Mereka menjalankan teror dimana-mana, agar terjadi ketidak-amanan rakyat di daerah itu.

Sebagai contoh Osama bin Laden yang menjadi sel teroris ciptaan AS dalam menjalankan operasi “False Flag” di tanah Irak dan Afghanistan. Juga Dr. Azhari yang menjadi sel teroris di Indonesia hasil ciptaan AS melalui Malaysia. Semua rencana telah diatur. Dan rakyatnyalah yang akan diadu domba.

Jokowi Diminta Tegaskan Posisi Indonesia kepada PM Inggris soal Papua Merdeka

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta menegaskan sikap pemerintah Indonesia atas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada pemerintah Inggris. Hal itu terkait rencana kunjungan bilateral yang akan dilakukan Perdana Menteri Inggris, David Cameron ke Jakarta, Senin (27/7/2015) besok.

"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan?" kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, dalam keterangan pers, Sabtu (24/7/2015).

Kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, resmi dibuka pada Mei 2013. (Baca Ada Kantor Papua Merdeka di Inggris, Ini Respons Pemerintah)

Menurut Zainuddin, Inggris seharusnya menolak keinginan OPM tersebut karena menyangkut persoalan konflik pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di wilayah kedaulatan RI.

"Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron dan tegaskan soal NKRI," ujarnya.

Zainuddin meminta Jokowi untuk mendorong Inggris agar menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Hal itu sebagai salah satu bentuk dukungan Inggris atas kedaulatan Indonesia.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan menerima kunjungan PM Cameron pada Senin besok. Jokowi juga akan bertemu dengan PM Turki Ahmet Davutoglu setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Singapura pada 28-30 Juli.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kedatangan dua kepala pemerintahan itu menunjukkan posisi Indonesia masih penting di dunia internasional. "Ini menunjukkan tentang perhatian dunia pada Indonesia karena Indonesia dinilai sangat strategis dan momentum ini juga kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan bilateral yang baik dengan Eropa, Turki," kata Pratikno di Jakarta, Sabtu (25/7/2015).

Tegaskan Papua Milik NKRI, Marinir Canangkan Penaklukkan Carstenz

SURABAYA – Terlepas dari ketegangan yang sempat terjadi di Papua akibat tragedi Tolikara pada Hari Raya Idul Fitri lalu, bumi cendrawasih bakal tetap ditegaskan setiap aparat bahwa wilayah paling timur di nusantara itu tetap milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seutuhnya.

Salah satu caranya adalah rencana penaklukan Carstenz Pyramid atau Puncak Jaya yang menjadi bagian dari “Barisan Sudirman” di Papua, pada HUT Republik Indonesia ke-70, 17 Agustus 2015 mendatang.

BERITA REKOMENDASI

Slank Dukung Ekspedisi Sejuta Terumbu Karang

Badai & Kabut Pekat Hadang Pendakian Marinir ke Argopuro

Korps Marinir Tanam Sejuta Bibit Terumbu Karang

Penaklukan itu akan dilakukan tim ekspedisi dari Korps Pasukan Marinir 1 (Pasmar-1) TNI AL, di mana tim “Ekspedisi Rakyat Merdeka” yang berkekuatan 14 personel Korps Marinir, mencanangkan pemasangan bendera Merah-Putih di Puncak Jaya.

Pemasangan bendera itu tak lain untuk menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah Papua adalah milik NKRI. Di sisi lain, ekspedisi ini juga membuka peluang bagi masyarakat lainnya untuk turut serta bulan depan.

"Untuk kegiatan ekspedisi pendakian Carstenz Pyramid di Papua, akan dilaksanakan 14 prajurit Korps Marinir di bawah pimpinan Letkol (Mar) Fery Marpaung," papar Danpasmar-1, Brigjen (Mar) Kasirun Situmorang.

"Kami membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh masyarakat yang akan turut berpartisipasi di dalamnya," tandasnya saat mensosialisasikan ekspedisi itu di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur

Presiden Sinode GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan KKR dan Seminar Pemuda GIDI di Karubaga, Tolikara - Jubi/Yuliana Lantipo Berita Papua : Puluhan Anak Rumah Baca Angkasa Kunjungi, Pembenihan Ikan Sentani Wali Kota Lepas 70 Peserta Jamda, Kontingen Pramuka Kota Jayapura Christina Jembay Petinju Papua Barat Ikut Kejuaran Asia Putri Papua Barat Provinsi Terakhir Daftar Popnas Pemkab Lanny Jaya Kekurangan Obat untuk Layani Korban Bencana Kantor Distrik Sorong Dibobol Maling, Laptop dan Printer di Bawa Kabur Abok Busup dan Yulianus Heluka, Bakal Cabup dan Wabup Yahukimo Jayapura, Jubi – Presiden Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta. Dorman Wandikbo menegaskan bahwa badan pengurus pusat tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang mengandung unsur larangan ibadah bagi umat muslim maupun penggunaan jilbab di Tolikara

Pdt. Wandikbo, Minggu (19/7/2015) kepada Jubi mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang umat muslim beribadah maupun menggunakan jilbab di wilayah Tolikara, seperti termuat dalam surat edaran nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015, yang dikeluarkan di Karubaga tertanggal 11 Juli 2015. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt. Nayus Wenda dan Sekretaris, Pdt. Marthen Jingga, dengan logo GIDI, serta ditembuskan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Tolikara, Polres Tolikara, Dandramil Tolikara dan file.
“(Surat) itu betul sekali, tapi tanpa konfirmasi dengan saya selaku Presiden GIDI, tanpa konfirmasi ke Bupati Tolikara sebagai ketua panitia juga sebagai penanggunjawab. Setelah kasih keluar surat itu tanggal 11 Juli, lalu tanggal 12 atau 13 Kapolres telpon Pak bupati dan saya. Lewat telepon seluler, saya sampaikan kepada Kapolres : ‘Saya minta maaf atas surat itu. Itu tidak boleh keluar, itu hari besar orang muslim jadi harus lakukan ibdah. Dan kemudian kalau bisa lakukan seperti biasa dan lakukan di dalam mushola. Dan tidak pakai toa karena sudah ada perda di Tolikara. Baru Pak Bupati juga sampaikan minta maaf kepada masyarakat di wilayah itu dan sebagai tanda solidaritas, bupati beli satu ekor sapi dan kami bersama-sama serahkan kepada mereka untuk dipotong, jelang hari raya idul Fitri,” terang Pendeta Wanimbo.
Pak Bupati, lanjut Pendeta Wanimbo, sampaikan juga kepada Kapolres, kalau bisa ibadah dilakukan dalam mushola Sebabjika dilakukan di luar ad banyak mahasiswa, hampir 3000 orang. Mereka sedang berkegiatan seminar dan KKR.
“Sehingga kalau diluar suasananya bisa panas,” ujarnya.
Pendeta Wanimbo melanjutkan, kemudian, tanggal 17 pagi itu, kaum muslim ibadah dengan pasang toa dan lakukan ibadah di luar. Karena ibadah diluar dan pasang toa, mahasiswa sekitar 15 orang mendatangi mushola. mereka pergi dengan sangat sopan, mengatakan untuk ibadah di dalam ruangan, karena jarak dari tempat ibadah itu ke tempat kegiatan hanya 300 meter. Akan ada kesan kurang bagus.
“Tapi, saudara muslim marah-marah dan ada yang bawa senjata dan keluarkan tembakan. Akhirnya semua lari. Beberapa, saat itu kena tembak. Akhirnya banyak orang mulai datang, termasuk saya dan beberapa tamu undangan. Tapi kami mundur karena takut kena peluru nyasar,” ungkapnya.
Saat itu, masih lanjut Pendeta Wanimbo, massa berhamburan dan menjadi marah, karena lihat ada yang tertembak. Emosi mereka terpancing dan mereka bakar kios, bukan mushola. Mushola itu ada di bagian dalam, tengah, tapi karena kios itu dari kayu, jadi merembet ke rumah-rumah penduduk dan ke musola yang ada dibagian belakang.
Ia mengatakan, terciptanya insiden yang menewaskan satu remaja, 11 luka tembak dan kerugian materi akibat pembakaran rumah dan kios, memberikan kesan buruk aparat keamanan yang kecolongan dan tidak mampu menjaga keamanan sebagaimana menjadi tugas utamanya dan telah menyanggupi hal tersebut.
“Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.” kata Wanimbo menyesali kelambanan polisi.
Tidak Benar Jika Musholla Sengaja Dibakar Massa
Sementara itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Yotje Mende yang berkunjung ke Distrik Karubaga Kab. Tolikara untuk meninjau lokasi insiden Karubaga ini, melalui rilis pers Kodam XVII Cenderawasih menyebutkan bahwa kronologis pembakaran dimulai dengan masa membakar rumah Pak Sarno dan kios Silvi. Api kemudian menyala dengan hebat saat merambat ke kios BBM, sehingga seluruh kios dan rumah, termasuk Mushalla di dalamnya tidak luput dari keganasan si jago merah.
Peninjauan Pangdam dan Kapolda secara langsung di lapangan ini untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur beredar di masyarakat lu

Isu Papua di Sidang Dewan HAM PBB sesi ke- 29

Geneva; Pada 21 Juni 2015, pada Sidang ke-29 Dewan HAM PBB, Duta Besar Triyono Wibowo, kepala Delegasi Indonesia untuk PBB di Jenewa membuat pernyataan bahwa tidak ada tahanan politik Papua. Berikut petikan pernyataan Duta Besar Triyono Wibowo, "....dalam demokrasi di Indonesia, tidak akan ada orang yang ditahan atau dipenjara karena dia atau pendapat politik atau dalam menjalankan kebebasan berekspresi dan berkumpul kecuali orang yang bertindak melawan hukum ".

Pernyataan ini disampaikan dalam menanggapi Pernyataan Pembukaan Komite Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Mr Zeid Ra'ad Al Hussein, pada awal sidang Dewan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 Juni 2015. Komite Tinggi menyambut kebijakan Jokowi dalam melepaskan lima tahanan Papua Politik, dan mendorong Indonesia untuk mengatasi keluhan lama di Papua dan mempromosikan dialog politik dan rekonsiliasi.

Dalam dialog yang sama pada 21 Juni 2015, Fransiskan International juga menyampaikan pernyataan bahwa di Papua telah terjadi penangkapan ratusan penduduk asli Papua dan membungkam hak atas kebebasan bersekspresi dan berkumpul dari orang asli Papua yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia di bulan Mei.

Wensislaus Fatubun, aktivis hak asasi manusia dan pembuat film dari Papua, menyatakan bahwa kini isu Papua di Dewan HAM PBB mengalami progres dan perubahan yang signifikan. "Untuk pertama kali, Komite Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa mengangkat isu Papua dalam sidang resmi Dewan HAM PBB. Ini luar biasa dan membuat isu Papua semakin serius diperhatikan oleh masyarakat international, khususnya Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal ini membuat Pemerintah Indonesia sangat serius melihat hal ini, sehingga tidak mengherankan bahwa Indonesia berusaha untuk menghambat, bahkan upaya membungkam, dengan mengiring isu tahanan politik pada isu kriminal atau perjuangan Papua ingin digiring kepada kriminalisasi", ungkapnya. Lebih lanjut Wensislaus mengeaskan bahwa upaya advokasi Papua harus terus didorong di level PBB, "Orang Papua harus mengunakan mekanisme di PBB untuk membawa kasus Papua pada perhatihan PBB, dan mengupayakan perjuangan tanpa kekerasan

Ini Kronologis Insiden Tolikara Versi Masyarakat Karubaga.

Jayapura, Jubi – Beberapa kronologis Insiden Tolikara telah diberitakan oleh berbagai media massa. Diantaranya, Kapolri Beberkan Kronologi Insiden Tolikara, Kronologi Pembubaran Salat Id di Tolikara Papua, Ini Kronologis Bentrokan Tolikara versi Polri, Kronologi Massa Serang Jamaah & Bakar 70 Rumah di Tolikara.   Namun sebagian besar kronologis itu berasal dari pihak Kepolisian seperti halnya pemberitaan media massa yang bersumber pada broadcast SMS, BBM dan WhatsAp (lihat di akhir artikel ini), hanya berselang tidak lebih dari dua jam setelah insiden tersebut terjadi. Nyaris tidak ada yang memberitakan kronologis versi umat GIDI yang terlibat dalam insiden di Karubaga, Tolikara pada tanggal 17 Juli 2015 tersebut. Berikut adalah kesaksian dari tiga orang warga Karubaga yang berada di lokasi dan terlibat dalam insiden tersebut. Saksi I “Kejadian Pada tanggal 17 Juli 2015 itu, sebelum melakukan kegiatan kongres GIDI panitia melayangkan surat berupa himbauan kepada semua pihak baik itu pihak kepolisian, Brimob, TNI dalam hal ini Koramil Karubaga, pemerintah Daerah, Ketua DPRD Tolikara dan organisasi agama termasuk umat muslim yang ada di Tolikara. Isinya, bahwa semua aktifitas tidak dilaksanakan selama proses kongres Pemuda GIDI dilaksanakan dan untuk umat Muslim dapat melakukan ibadah Idul Fitri di dalam Mushola dan tidak menggunakan Toa karena dikhawatirkan mengganggu proses kongres Pemuda GIDI yang jaraknya sangat dekat kira-kira 250 meter (dari lokasi pelaksanaan Kongres). Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2015. Sekitar jam 06:00 (tanggal 17 Juli) umat muslim melaksanakan ibadah Idul Fitri di halaman Koramil dan memasang toa. Maka pemuda GIDI dan beberapa hamba Tuhan mendatangi halaman koramil Karubaga untuk mempertanyakan surat himbauan yang dilayangkan oleh Panitia yang isinya termasuk tidak melakukan Ibadah Idul Fitri di luar ruangan Mushola. Waktu itu kami pergi bukan mau menyerang umat muslim yang beribadah namun kami pergi untuk kordinasi dengan umat muslim tetapi anggota Militer yang sedang beribadah langsung mengeluarkan pistol dari sarung yang dipakai dan menembak 1 kali ke atas dan tembakan berikutnya langsung ditujukan kepada kami. Dan anggota militer yang lain mulai angkat senjata dari tikar dan menembak kami secara membabi buta sehingga kami mundur. Waktu itu beberapa hamba Tuhan dan bapak Wakil Bupati datang dan menyuruh kami kearah depan Bank Papua dan semua berkumpul disitu. Setelah itu kami lihat kebelakang teman kami yang ikut saat itu tertembak dibelakang kami.Kami semua tidak terima kejadian itu sehingga kami semua menuju jalan besar ujung jalan Irian dan membakar kios dan kios-kios yang semua dibangun pakai kayu. Kami tidak berencana sama sekali untuk membakar mushola namun mushola tersebut berada di bagian dalam dan di bagian luar itu dikelilingi kios-kios maka waktu kami bakar kios berimbas ke mushola dan ikut terbakar. Jadi berita dari media cetak maupun berita online memberitakan bahwa sekelompok orang masuk ke mushola dan membakar mushola itu berita yang sangat tidak benar. Sebenarnya kami waktu itu pergi itu untuk berdialog namun TNI/POLRI memang sebelumnya sudah siapkan senjata di samping-samping mereka jadi terjadi seperti itu. Dan kami sebenarnya tidak perlu melakukan (hal itu) tapi karena TNI/POLRI lebih dulu melakukan penembakan terhadap teman kami, jadi lakukan pembakaran kios, bukan kami bakar Mushola. Dan kios-kios itu bukan hanya milik masyarakat pendatang tapi kios-kios yang lain itu ada masyarakat Tolikara punya juga yang ikut terbakar. Kami orang Papua punya kios itu ada 11 (sebelas) kios yang terbakar dan juga kios-kios itu bukan milik umat muslim saja tapi ada juga kios milik orang pendatang yang Kristen. Dan kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) jam saja setelah itu aktivitas masyarakat seperti biasa. Waktu Kapolri, Kapolda dan Pangdam datang ke Tolikara hanya bicara soal pembakaran kios-kios dan mushola namun mereka tidak bicarakan soal pemuda yang ditembak mati Edi Wanimbo (15) SMU kelas II sekarang dan yang luka-luka. Kami sekarang sedang pikir nyawa manusia ini tidak ada harga sama sekali dari pada kios dan mushola. Kami sangat kecewa sekali dengan tindakan mereka,” Saksi II “Kami kelompok pemuda dan masyarakat yang datang dari arah jalan irian atas itu bertujuan untuk pergi ikut kegiatan Kongres Pemuda namun dalam perjalanan (kami) dengar tembakan akhirnya kami terus ke arah jalan Bank Papua dan bertemu dengan rombongan yag ada di depan Bank Papua. Mereka kasih tahu bahwa mereka sudah dapat tembak dari militer maka secara spontan kami balik kanan dan membakar kios dan yang lain menuju arah belakang koramil dan melempar batu. Akhirnya masyarakat yang lain itu kena tembakan dari militer dan kebanyakan kena di kaki dan tangan. Jadi Kami tidak bermaksud untuk membakar mushola yang ada di belakang kios-kios itu,” Saksi III “Pada tanggal 11 Juli 2015 panitia Kongres Pemuda mengedarkan surat himbauan tersebut kepolisian Resort Tolikara tidak menanggapai surat tersebut namun pada hari yang ke 4 (empat) Kapolres memberitahukan kepada pihak panitia Kongres Pemuda GIDI bahwa belum ada surat pemberitahuan yang masuk ke pihak kepolisian. Dan pada waktu sebelum hari raya Idul Fitri umat muslim menghadap Kapolres untuk mempertanyakan surat himbauan dari Panitia kongres namun tidak jelas penjelasan Kapolres terhadap umat muslim,” ===================== Broadcast I (beredar sekitar pukul 08.30 WP (17 Juli 2015) Izin melaporkan pada pukul 07.00 Wit di distrik Karubaga Kab.Tolikara telah terjadi aksi pelemparan batu oleh warga masyarakat yang berjumlah +/- 200 org utk membubarkan masyarakat muslim yang akan melaksanakan sholat Ied di lap Kantor Koramil Karubaga Dg Kronologis kejadian : – Pukul 07.00 imam mengumandangkan Takbir pertama lalu masyarakat berjumlah 200 org yg berasal dr 3 penjuru (dari Bandara, Pasar dan Kp.Giling Batu) melaksanakan pelemparan dg berteriak “Bubarkan…Bubarkan” – pukul 07.05 aparat Kam Brimob, Yonif 756 dan Polres Tolikara membubarkan masa dengan mengeluarkan tembakan peringatan, lalu masy Muslim membubarkan diri – pukul 07.30 : masih dilaks koord antara aparat keamanan, bupati dan tokoh agama, sesuai dg kesepakatan kmrn bahwa bupati akan menjamin keamanan dlm pelaksanaan Sholat Ied Situasi terakhir s.d 07.45 masih dilakukan koord dan aparat keamanan masih mengeluarkan tembakan kearah atas, krn massa masih berkumpul di 3 titik tersebut Kerugian : – personil/materil : Nihil Demikian dilaporkan Sebagai laporan awal Broadcast II (beredar sekitar pukul 09.00 WP (17 Juli 2015) Ijin melaporkan 1.Pd tgl 17 juli 2015 pkl 07.00 wit tdk berlangsung pelaks.sembayang idul fitri 1436 H di Kab. tolikara. 2.Kronoligis singkat kejadian Pd saat berlangsung sholat idul fitri takbiran pertama datang sekelompok berteriak jaga ada ibadah di kab.tolikara,kemudian masy.ummat muslim tiba – tiba ketakutan langsung berlari sembunyi kearah koramil dan pos 756/wms.berselang beberapa menit pkl 08.00 wit sekelompok masy.tersebut melakukan pelemparan kearah musholah baitul mutaqin dan selanjutnya melakukan pembakaran musholah 3.data rumah/kios yang di bakar,rumah 6 dan kios 11 Catatan 1.data lengkap menyusul 2.awalnya pelaks.sholat idul fitri di halaman koramil 1702/jwy 3.sit masih aman dan kondusif (Victor Mambor) 

Tentara Israel Tembak Mati Seorang Palestina di Tepi Barat Kamis, 23 Juli 2015 15:23

Warga Palestina digeledah tentara Israel di Hebron, Tepi Barat. 
Pasukan Israel menembak mati seorang warga Palestina dalam sebuah operasi penangkapan di Tepi Barat yang diduduki pada hari Kamis (23/7/2015), kata seorang karyawan rumah sakit. Kematian tersebut merupakan yang kedua dalam waktu 24 jam.

Falah Abu Maria, 50 tahun, ditembak di dada di desa Beit Omar di dekat kota Hebron, kata sejumlah tetangga. Menurut para tetangga itu, Maria telah turun dari tangga rumahnya untuk melihat apa yang terjadi ketika pasukan Israel itu menyerbu untuk menangkap putranya, Mohammed.

Pihak rumah sakit mengatakan, putranya yang berusia 24 tahun dirawat karena luka tembak di kaki.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan, dalam penyergapan untuk menahan Mohammed, yang dicari atas dugaan pelanggaran keamanan, "pasukan diserang oleh massa." Dia mengatakan, seorang pria menyerang seorang prajurit yang dalam menanggapi hal itu menembak pria itu di tubuh bagian bawah. Menurut jurubicara itu, orang yang terluka tersebut dibawa ke rumah sakit.

Juru bicara itu tidak bisa mengkonfirmasi identitas pria yang ditembak tetapi mengakui bahwa tersangka yang dicari itu tidak ditahan.

"Saat pasukan itu meninggalkan lokasi, mereka diserang sekali lagi oleh massa yang melemparkan batu dan batu bata kepada mereka," tambahnya. "Pasukan tersebut membalas dengan tembakan ke arah penghasut utama." Dia mengatakan bahwa seorang tentara "luka ringan" akibat lemparan batu itu.

Insiden tersebut mirip dengan peristiwa pada Rabu kemarin di dekat kota Jenin di Tepi Barat, di mana tentara menembak mati Mohammed Alawneh, 22 tahun, dalam bentrokan yang terjadi setelah serangan dan pencarian di beberapa rumah di desa Birqin. Alawneh ditembak di dada dan meninggal tak lama setelah tiba di rumah sakit di Jenin, kata sumber medis Palestina. Penembakan itu terjadi setelah berminggu-minggu terjadi kekerasan level rendah di wilayah Palestina yang diduduki itu, dan di tengah operasi penangkapan reguler Israel.

Bulan lalu, tentara Israel menembak mati seorang Palestina yang melepaskan tembakan ke arah tentara di sebuah pos pemeriksaan di Lembah Yordan. Juga pada Juni, seorang Palestina menikam seorang polisi Israel di Kota Tua Yerusalem timur yang ditelah dianeksasi Israel, sebelum ditembak dan terluka.

Pekan lalu, Israel menangkap lima warga Palestina yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan seorang Israel yang ditembak di dalam mobilnya di Tepi Barat.

Kasus Tolikara

Tempo.co: JK Belum Dengar Laporan BIN soal Tolikara. http://google.com/newsstand/s/CBIwspT6mCM

SEORANG MAHASISWA PAPUA DITEMUKAN TEWAS DI KARANG ASEM

Seorang Mahasiswa asal Papua ditemukan tewas, korban bernama kematian Boy Wenda pelajar SMK jurusan otomotif, Karang Asem,Bali korban diduga dibunuh oleh orang tak di kenal,peristiwa ini terjdi sekitar pukul 13.30, WITA saat korban sedang olahraga joging. Kematian Junus Wenda(Boy).

Masih belum diketahui siapa pelakunya, tetapi ini diduga bentuk balasan dari apa yang baru saja terjadi di Tolikara, Papua.

Hamas: “Kami Telah Berusaha, tapi Tuhan Mereka Mengubah Arah Roket Kami”

Posted on Thu, 07/24/2014 - 07:23

Konflik Israel-Hamas masih jauh dari kata damai. Apalagi, konflik politik itu telah sekian lama ditunggangi oleh kepentingan agama, yang disuarakan oleh kaum militan Islam. 

Hamas dan Jihad Islam di Gaza terus berjuang dengan semangat menghancurkan Israel karena stigma yang melekat kuat di kalangan mereka bahwa Israel adalah negara Yahudi.

Sebuah artikel yang dimuat oleh situs web Tellmenow.com mengungkapkan bagaimana Israel berupaya menggunakan misil untuk melindungi warganya dari serangan Hamas, Hamas justru menggunakan warganya untuk melindungi dari serangan misil Israel.

Hamas cukup dikenal dengan strategi perisai manusia sepanjang sejarah konflik dengan Israel, menyebabkan jumlah korban warga sipil di Gaza terus meningkat. Sementara, Israel terus dikecam oleh dunia internasional karena tidak sanggup meminimalisasi jumlah korban sipil. Bahkan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengancam Israel dapat dijatuhi tuduhan melakukan kejahatan perang.

Namun, dibalik kuatnya semangat Hamas untuk menggempur Israel, beberapa di antara mereka yang terus berkeyakinan adanya unsur agama dalam konflik ini seakan-akan melihat ada pertempuran antara dua Tuhan di sini.

Dalam artikel yang ditulis oleh Barbara Ordman di Jewish Telegraph edisi 18 Juli, Ordman bertanya kepada Hamas mengapa roket mereka tidak begitu efektif menghancurkan Israel. Jawaban yang didapatnya adalah, "Kami telah berusaha, tetapi Tuhan mereka mengubah arah roket kami di atas udara".

Kutipan Ordman itu pun menjadi headline yang tersebar luas di jejaring sosial setelah dijadikan judul utama di harian Jewish Telegraph.

Ordman, yang kini tinggal di Ma'ale Adumim di Tepi Barat, kemudian mengutip pernyataan Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, pada Oktober 1956. Kala itu, dalam wawancara dengan CBS, Ben Gurion berkata, "Di Israel, untuk menjadi seorang realis, Anda harus percaya pada mujizat". #ON

Pernyataan Sikap Presiden Gereja GIDI terkait Insiden Kabupaten Tolikara

Salah satu korban penembakan aparat TNI/Polri di Tolikara yang sedang di rawat di rumah sakit (Foto:JUBI)

PERNYATAAN SIKAP PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT INSIDEN/PERISTIWA DI KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA

Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutkan pihak gereja, ditulis berdasarkan laporan/argumentas aparat keamanan (TNI/Polri), serta penyebaran berbagai surat kaleng/palsu di media social (Medsos), yang menempatkan orang Papua sebagai pihak yang anti toleransi umat beragama, maka dalam kesempatan ini saya perlu menegaskan atau menyampaikan beberapa hal agar dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia;

Pertama, tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan Umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri (Sholat ied), namun harus mematuhi surat pemberitahuaan yang telah dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan; yakni tidak menggunakan penggeras suara (toa), apalagi jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar nasional/internasional hanya berjarak sekitar 250meter. (baca juga kronologi singkat yang kami susun).

Kedua, pimpinan gereja wilayah Kabupaten Tolikara, Presiden GIDI, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, dan tokoh masyarakat setempat telah menyampaikan maksud pemuda GIDI (Ibadah tidak menggunakan penggeras suara) sejak dua minggu sebelum hari “H” kegiatan seminar, dan hari raya idul fitri; Kami menilai, aparat Kepolisian dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Tolikara tidak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat Tolikara, termasuk umat Muslim sendiri. Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.

Ketiga, yang sangat disayangkan, para pemuda (11 orang tertambak timah panas aparat TNI/Polri saat dalam perjalanan ke Musolah untuk berdiskusi dengan warga setempat, 1 anak usia 15 tahun meninggal dunia, Endi Wanimbo, usia 15 tahun), belum sempat diskusi atau negosiasi dilangsungkan, aparat TNI/Polri sudah mengeluarkan tembakan secara brutal dan membabi buta, sehingga 12 orang tertembak. Jadi amukan dan kemarahan masyarakat bukan disebabkan oleh aktivitas ibadah umat muslim, tapi lebih karena tindakan dan perlakukan biadab aparat TNI/Polri, yang tidak membukan ruang demokrasi atau untuk mendiskusikan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan ibadah kedua belah pihak.

Keempat, tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga membakar Musolah karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar; Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka.

Kelima, saya sebagai pimpinan tertinggi gereja GIDI di seluruh Indonesia, telah menasehati umat saya agar tidak melarang umat apapun, termasuk saudara Muslim untuk melangsungkan ibadah, namun ibadah harus dilangsungkan di dalam koridor hukum wilayah tersebut, dan juga mematuhi surat atau himbauan yang dikeluarkan, demi keamanan, ketertibatan, dan ketentraman masyarakat setempat.

Keenam, yang datang mengikuti ibadah/seminar internasional di Kabupaten Tolikara bukan hanya warga GIDI di wilayah tanah Papua, tapi dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, antara lain pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkikran mencapai 2.000 orang pemuda GIDI.

Ketujuh, sebagai presiden GIDI, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tolikara atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musolah (rumah ibadah warga muslim) ikut terbakar; Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat Tolikara karena ulah aparat keamanan di Tolikara yang melakukan penembakan secara brutal.

Kedelapan, Kapolri dan Panglima TNI juga harus mengusut tuntas insiden penembakan terhadap 12 warga gereja, yang menyebabkan satu anak usia sekolah meninggal dunia; Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena menggunakan alat Negara untuk menghadapi pemuda-pemuda usia sekolah yang tak datang untuk melakukan perlawanan atau peperangan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada berbagai jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, terutama media massa, agar pemberitaan terkait insiden/peristiwa yang tidak kita inginkan ini dapat berimbang. Tuhan memberkati kita semua.

Kabupaten Tolikara, Provinsi Paapua, 18 Juli 2015

Presiden GIDI

Pdt. Dorman Wandikmbo

(HP: 081248604070);

Pejabat AS Ditantang Datangi Fasilitas Biologi Korut.

Metro TV News: Pejabat AS Ditantang Datangi Fasilitas Biologi Korut. http://google.com/newsstand/s/CBIwprKCmiI

Mahasiswa Papua di Yogyakarta telah meramaikan pertandingan VOLLy BALIEM CUP II

Hari ini pada tangal 14/07/2015

Mahasiswa Papua Telah Meramaikan Pertandingan VOLLy BALIEM CUP II.
Di Linkungan Keraton Yogyakarta.
Pembukaan Putra Baliem Vs NTT  & Putri Lanny jaya vs Tolikara.
Sekarang ini sedang berlansung hingga perolehan hasil untuk putra di Menangkan  oleh: NTT Putra &
Untuk Putri di Menangkan oleh: Putri Tolly.

Sekian pertandingan hari ini.

5 Tapol Papua Diusulkan Dapat Rumah dan Mobil Senilai Rp 2,6 M Moksa Hutasoit - detikNews

Foto: Mega Putra Ratya

Jakarta - Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik (tapol) Papua beberapa waktu lalu. Lima tapol tersebut diusulkan akan mendapat bantuan dari pemerintah.

"Jadi satu kepala bisa Rp 500 juta. Ini dana dari pusat. Saya lagi perjuangkan itu," ujar Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya usai bertemua Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Lenis mengatakan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2,6 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun rumah, mobil pikap dan jaminan kesehatan untuk para tapol.

"Ya, karena hukuman dia ada yang seumur hidup, 12 tahun. Ada yang sudah 10 tahun di dalam. Jadi pemerintah harus berikan pelayanan yang baik. Jadi pelayanan artinya dia harus keluar dengan tujuan dia usaha lagi, dengan bantu program pemerintah. Jadi bukan manja. Itu ucapan selamat, secara adat. Anda sudah mati, tapi bisa hidup lagi," paparnya.

Menurut Lenis masih ada skitar 31 tapol lagi yang diajukan dirinya untuk mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi. Dia akan berkoordinasi dengan lapas di Papua terkait tapol lainnya.

"Saya tanggal 26 Juli ke Papua, akan saya lihat. Saya cek, dan kerjasama ke lapas. Terserah Presiden mau lepaskan berapa. Saya tidak bisa katakan itu," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BIN Sutiyoso mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kepada para tapol salah satunya dengan mencarikan pekerjaan.

"Ya nanti akan kita carikan kerjaan, kan hanya lima orang saja. saya pikir itu di kabupaten-kabupaten berbeda. Kalau kita titipkan satu kabupaten satu saja masa nggak bisa," kata Sutiyoso yang juga ikut pertemuan membahas Papua di Istana.

Soal tapol lain yang belum dibebaskan, menurut Sutiyoso, jika ingin mendapatkan grasi maka harus mengajukan kepada Presiden.

"Kalau pingin dapat grasi kan harus ajukan diri bahwa aku salah, aku ingin berbakti dan setia kepada NKRI. Kata-kata seperti itu kan yang diperlukan. Baru nanti dipertimbangkan Presiden untuk berikan grasi atau tidak," tutupnya.(mok/faj)

Amerika Memiliki Utang 57 Ribu Ton Emas Indonesia?

Tasbihnewscom – Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy (JFK) 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah ummat manusia.

Perjanjian “The Green Hilton Memorial Agreement” di Geneva (Swiss) pada 14 November 1963

Dan, inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden RI. Dan, inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai “salah satu” harta Amanah Rakyat dan Bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk agar buka mulut. Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY kemudian membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjnajian ini.

Perjanjian itu bernama “Green Hilton Memorial Agreement Geneva”. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F Kennedy selaku Presiden AS, Ir Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57 ribu ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS).

Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapa pun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri.

Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapa pun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tahu siapa yang menyimpan hingga kini.

Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya.

Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menanda tangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isyu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan.

Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar Amerika.

Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia.

Asal Mula Perjanjian “Green Hilton Memorial Agreement”

Setelah masa perang dunia berakhir, negara-negara timur dan barat yang terlibat perang mulai membangun kembali infrastrukturnya. Akan tetapi, dampak yang telah diberikan oleh perang tersebut bukan secara materi saja tetapi juga secara psikologis luar biasa besarnya. Pergolakan sosial dan keagamaan terjadi dimana-mana. Orang-orang ketakutan perang ini akan terjadi lagi. Pemerintah negara-negara barat yang banyak terlibat pada perang dunia berusaha menenangkan rakyatnya, dengan mengatakan bahwa rakyat akan segera memasuki era industri dan teknologi yang lebih baik. Para bankir Yahudi mengetahui bahwa negara-negara timur di Asia masih banyak menyimpan cadangan emas. Emas tersebut akan di jadikan sebagai kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak yang akan digunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi. Karena teknologi Informasi sedang menanti di zaman akan datang.

Sesepuh Mason yang bekerja di Federal Reserve (Bank Sentral di Amerika) bersama bankir-bankir dari Bank of International Settlements / BIS (Pusat Bank Sentral dari seluruh Bank Sentral di Dunia) mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan bahwa atas nama kemanusiaan dan pencegahan terjadinya kembali perang dunia yang baru saja terjadi dan menghancurkan semua negara yang terlibat, setiap negara harus mencapai kesepakatan untuk mendayagunakan kolateral Emas yang dimiliki oleh setiap negara untuk program-program kemanusiaan. Dan semua negara menyetujui hal tersebut, termasuk Indonesia. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa emas-emas milik negara-negara timur (Asia) akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola dalam program-program kemanusiaan. Sebagai pertukarannya, negara-negara Asia tersebut menerima Obligasi dan Sertifikat Emas sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Indonesia, Cina dan Philippina. Pada masa itu, pengaruh Soekarno sebagai pemimpin dunia timur sangat besar, hingga Amerika merasa khawatir ketika Soekarno begitu dekat dengan Moskow dan Beijing yang notabene adalah musuh Amerika.

Namun beberapa tahun kemudian, Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat (Bankir-Bankir Yahudi dan lembaga keuangan dunia) tidak di jalankan sebagaimana mestinya. Soekarno mencium persekongkolan busuk yang dilakukan para Bankir Yahudi tersebut yang merupakan bagian dari Freemasonry.

Tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan mengunakan kolateral tersebut. Soekarno protes keras dan segera menyadari negara-negara timur telah di tipu oleh Bankir International.

Akhirnya Pada tahun 1963, Soekarno membatalkan perjanjian dengan para Bankir Yahudi tersebut dan mengalihkan hak kelola emas-emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy (JFK). Ketika itu Amerika sedang terjerat utang besar-besaran setelah terlibat dalam perang dunia. Presiden JFK menginginkan negara mencetak uang tanpa utang.

Karena kekuasaan dan tanggung jawab Federal Reserve bukan pada pemerintah Amerika melainkan di kuasai oleh swasta yang notabene nya bankir Yahudi. Jadi apabila pemerintah Amerika ingin mencetak uang, maka pemerintah harus meminjam kepada para bankir yahudi tersebut dengan bunga yang tinggi sebagai kolateral. Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi di alihkan ke Amerika. Presiden Kennedy bersedia meyakinkan Soekarno untuk membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan dan mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa (Swiss) yang ditandatangani Soekarno dan John F.Kennedy. Melalui perjanjian itu pemerintah Amerika mengakui Emas batangan milik bangsa Indonesia sebesar lebih dari 57.000 ton dalam kemasan 17 Paket emas.

Melalui perjanjian ini Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan Fractional Reserve Banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Threepartheid Gold Commision dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika. Dari kesepakatan tersebut, dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11110, di tandatangani oleh Presiden JFKyang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve. Apa yang pernah di lakukan oleh Franklin, Lincoln, dan beberapa presiden lainnya, agar Amerika terlepas dari belenggu sistem kredit bankir Yahudi juga diterapkan oleh presiden JFK. salah satu kuasa yang diberikan kepada Departemen keuangan adalah menerbitkan sertifikat uang perak atas koin perak sehingga pemerintah bisa menerbitkan dolar tanpa utang lagi kepada Bank Sentral (Federal Reserve)

Tidak lama berselang setelah penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, presiden Kennedy di tembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Setelah kematian Kennedy, tangan-tangan gelap bankir Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Accounts for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC (The Office of International Treasury Control) yang semuanya dikuasai oleh bankir Yahudi. Perjanjian itu juga tidak pernah efektif, hingga saat Soekarno ditumbangkan oleh gerakan Orde baru yang didalangi oleh CIA yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai pada saat Soekarno jatuh sakit dan tidak lagi mengurus aset-aset tersebut hingga meninggal dunia. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan, yang berkaitan dengan Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah sebuah buku bersandi yang menyembunyikan ratusan akun dan sub-akun yang digunakan untuk menyimpan emas, yang terproteksi oleh sistem rahasia di Federal Reserve bernama The Black screen. Buku itu disebut Buku Maklumat atau The Book of codes. Buku tersebut banyak di buru oleh kalangan Lembaga Keuangan Dunia, Para sesepuh Mason, para petinggi politik Amerika dan Inteligen serta yang lainnya. Keberadaan buku tersebut mengancam eksistensi Lembaga keuangan barat yang berjaya selama ini.

Sampai hari ini, tidak satu rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah, sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Agreement.

Padahal mereka telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dollar.

Hal yang sama terjadi pada bangsa China dan Filipina. Karena itulah pada awal tahun 2000-an China mulai menggugat di pengadilan Distrik New York. Gugatan yang bernilai triliunan dollar Amerika Serikat ini telah mengguncang lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan Eropa. Namun gugatan tersebut sudah lebih dari satu dasawarsa dan belum menunjukkan hasilnya. Memang gugatan tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena bukan saja berhadapan dengan negara besar seperti Amerika, tetapi juga berhadapan dengan kepentingan Yahudi bahkan kabarnya ada kepentingan dengan Vatikan. Akankah Pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Cina yang menggugat atas hak-hak emas rakyat Indonesia yang bernilai ribuan trilyun Dollar. 

(sumber: lintasgaul.blogspot.com)

(Visited 144 times, 4 visits today)

 

 

Rate this article!

★★★★★

Amerika Memiliki Hutang 57 Ribu Ton Emas pada Indonesia?,0 / 5 ( 0votes )

Sunday, July 12, 2015 DAP Lapago Syukuran Vonis Bebas Areki Wanimbo

Wamena, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Lapago melakukan ibadah pengucapan syukur di halaman gereja Baptis Batra Sinakma Wamena, Jumat (10/7/2015)

Ketua Jaringan Advokasi HAM Pegunungan Tengah Papua yang juga Ketua Panitia Penyelenggara pengucapan syukur, Theo Hesegem mengatakan ibadah ini pengucapan syukur atas tiga agenda besar, yaitu vonis bebas Areki Wanimbo dari pengadilan negeri Wamena (5/5/2015), pemberian penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) dari “The Gwangju Human Rigths Award 2015 kepada pengacara Anum Siregar (18/5/2015) dan masuknya ULMWP sebagai observer di MSG.
“Pembebasan seperti ini tidak pernah terjadi, tetapi bisa terjadi di tahun ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Juga Ibu Anun dianggap sebagai pembela separatis, tetapi dia diakui dunia sebagai pembela HAM terbaik. Selain itu kami bersyukur karena kami masuk sebagai observer di MSG baru-baru ini,” ujarnya.
Theo mengatakan, semua ini bisa terjadi atas kebesaran akan kasih Tuhan Yesus yang besar kepada kita umat manusia, khususnya bagi rakyat Papua.Selain itu, mereka bersyukur atas dibukanya akses jurnalis asing dan bebasnya dua jurnalis asing.
Terdakwa Vonis bebas, Areki Wanimbo mengatakan, selama dirinya ditahan selama sembilan bulan di Polres Jayawijaya, Polda Papua dan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wamena mengalami tindakan aneh-aneh.
“Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya dapati, tetapi saya tidak tahu apakah memang begitu atau saya sendiri. Contohnya, pernah 24 jam saya selalu ditanya bolak-balik,” kata Areki Wanimbo.
Lanjutnya, ketika di sidang yang memakan waktu berbulan-bulan, dirinya juga ditanya banyak, tetapi ternyata hasilnya begitu saja.
“Akhirnya saya dibebaskan. Saya juga dijerat pasal berlapis, tetapi semua itu tidak terbukti dan saya divonis tidak bersalah. Hukum seperti omongk osong saja. Banyak orang tidak bersalah dihukum dan yang bersalah dibenarkan,” tegas Areki Wanimbo.
Sementara itu kuasa hukum Areki Wanimbo, Anum Siregar mengatakan, sejak Areki ditahan, sejak itu Ia dihubungi untuk melakukan bantuan hukum kepada Areki.
“Sebelum sidang berjalan kami berpendapat penangkapan dan penahanan Areki tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kami lakukan pra-pradilan kepada pihak kepolisian, karena menangkap dan menahan dengan tidak sah,” kata Anum.
Kata Anun, jelang putusan sidang pra-pradilan, ia mengalami penikaman dan pencopetan. Akhirnya putusan pihaknya dikalahkan.
Pada Desember Areki dibawa ke Wamena untuk disidang. Areki dituduh melakukan transaksi jual beli senjata, amunisi, pemberian uang oleh dua wartawan Perancis, dengan hukuman lima tahun.
Akhirnya hakim pengadilan Wamena memutus bebas, karena bukti-bukti tidak mendukung dan saksi yang ada itu tidak bisa menunjukan Areki terlibat dari tuduhan itu.
Pihak kepolisian sempat menggeledah rumah Areki, namun tidak temukan senjata, amunisi dan uang. Polisi hanya mengambil handphone dan satu buku.
“Jadi hakim bilang tidak ada cukup bukti dan beliau dibebaskan. Dalam sejarah kasus Makar di Papua dengan pasal-pasal makar atau politk hanya dua yang dibebaskan dalam sejarah. Pertama kasus tahun 2000 kepada Presidium Dewan Papua (PDP) yang di dalamnya bapak Theys Eluay.” kata Anum.\
Kasus makar kedua yang diputus bebasdalah kasus Areki Wanimbo. “Jadi kita harus bersyukur, karena berkenaan dari Tuhan bapak Areki bisa diputusakan bebas dan sekarang bersama dengan kita. Saya ingin kita semua menjaga persaudaraan. Jika ada yang ditahan tanpa surat harus ditanya kepada pihak yang melakukan tindakan itu,” ungkapnya.
Untuk selanjutnya, kata Anum, seluruh masyarakat harus berdoa supaya Kasasi yang diajukan pihak Jaksa ke Makamah Agung tetap memihak kepada keputusan Pengadilan Negeri Wamena yang membebaskan Areki Wanimbo.
“Kami juga sedang mengajukan memori kasasi. Kita membantah apa yang Jaksa kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi jika putusan Makamah Agung turun, Areki berhak menggugat harkat dan martabat nama baiknya, karena Areki sudah mengalamai tahanan dan kurungan serta kerugian lain-lain.

Mantan KABIN Sarankan WANTANNAS Bergerak: Sinyal “Pengambilalihan” Kekuasaan Presiden Joko?

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono memberikan peringatan kepada Sutiyoso, Kepala BIN yang baru dilantik; akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Dimana krisis ini bisa terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri atau saat perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Bisa juga terjadi saat pelaksanaan pilkada serentak, kedepan.

“Jika terjadi adanya rush terhadap perbankan nasional. Kemudian demonstrasi besar di pusat dan di berbagai daerah. Selain itu indikasi ekonomi kita yang melambat, antara lain terlihat dari nilai transaksi yang sampai drop 18 persen. Ada 17 pabrik sarung Majalaya yang tutup, karena tidak mampu lagi beli bahan baku importnya,” terang Hendropriyono, pada Kamis (9/7).

Menurutnya, kegelisahan isu reshuffle yang tidak berkesudahan juga bisa menjadi permasalahan serius. Target pajak 43% yang tidak tercapai berdampak pada APBN, termasuk dampak terhadap defisit anggaran, sehingga pemerintah terpaksa harus membuat utang baru.

“Juga mengenai dampak kenaikan kurs dolar yamg masih terus berlangsung. Kemampuan BI sangat terbatas untuk melakukan intervensi, karena hampir 70 persen cadangan devisa merupakan surat utang negara (SUN). Termasuk dampak dari ketidaksediaan pemerintah untuk melakukan bailout bagi bank yang kolaps, jika sampai terjadi rush,” jelas penggagas berdirinya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Hendropriyono juga menyarankan, jika sampai selepas lebaran nanti perekonomian Indonesia makin memburuk maka WANTANNAS (Dewan Ketahanan Nasional) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam kondisi darurat nasional, agar segera membentuk Kirkastra (Perkiraan Keadaan Strategis) dalam bentuk Kirpat (Perkiraan Cepat). Dimana Kirpat ini diwujudkan dengan menarik orang-orang berpengalaman di Indonesia untuk membantu pemerintahan.

Tokoh-tokoh yang dimaksudkan oleh dedengkot intelijen Indonesia ini adalah Chairul Tanjung, Sri Mulyani, Kuntoro Mangkusubroto, Dorodjatun Kuntjorojakti, Boediono, Sri Edy Swasono, Ginanjar Kartasasmita, Gembong Suryosulisto, Christianto Wibisono dan beberapa tokoh lainnya.

Diketahui, dalam UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, WANTANNAS yang saat itu bernama Dewan Pertahanan Negara dibentuk sebagai pemegang kekuasaan keadaan darurat. Dan ketuanya menjabat sebagai Perdana Menteri.

Dengan demikian, apakah yang dimaksudkan oleh mantan Kepala BIN ini adalah; apabila pasca lebaran atau saat reshuffle Kabinet Kerja, ekonomi Indonesia justru makin terpuruk, maka Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS) ini dipersilahkan untuk “mengambil alih” kekuasaan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla? [ARB/ABP/MNA]

The honeymoon is over for Jokowi

By CATRIONA CROFT-CUSWORTH
This time last year, Joko Widodo's supporters took to the streets to celebrate his victory in Indonesia's presidential election. He was hailed as the people's president, his win in the polls seen to signal a new chapter for Indonesian democracy.

The former furniture salesman and small-town mayor, who insisted on being called by his nickname, "Jokowi", represented a break from the stronghold of elite and military circles over the nation's highest position of power.

One year on, and the president has developed a very different reputation, both at home in Indonesia and internationally. Social media users in the world's most active Twitter-using country have in recent weeks adopted the trending hashtag #SudahlahJokowi (Enough already, Jokowi) to express their disillusionment.

Relations with Australia have hit a new low, with an ambassador being recalled from Indonesia for the first time. Meanwhile, the Australian public's feelings toward Indonesia have cooled to the lowest point in eight years, according to the latest Lowy Institute Poll.

Jokowi's honeymoon period is well and truly over. As he was officially inaugurated in October last year, the president is now only nine months in to a five-year term. He may have outstripped elite and military figures during election season, but Jokowi is now struggling to take control of the presidency without the full support of his party and coalition. His attempts to regain the people's support, such as by showing decisiveness on pursuing the death penalty for drug smugglers, have cost the president credibility among human rights supporters and international observers.

So what has gone wrong for Jokowi since this time last year? And what will it mean for the future of Indonesia, and for Australia-Indonesia relations?

Domestically, Jokowi's biggest challenge is getting out from under the thumb of Megawati Sukarnoputri, his party leader. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), founded by Megawati, is the political machine that picked out Jokowi as the popular mayor of his hometown in Central Java and supported his rise to become governor of the capital – and then president of the country.

At a party congress in Bali in April, Megawati gave a speech that indirectly reminded Jokowi of his origins, and advised that he toe the party line. Jokowi himself was not invited to speak at the congress.

The Indonesian public is well aware of this dynamic. As the incoming president, Jokowi made a show of filling his cabinet based on the new ministers' credentials, rather than their political affiliations – though a few appointments were still criticised as being politically motivated, including the appointment of Megawati's daughter Puan Maharani as minister for human resource development and cultural affairs.

Meanwhile, when it came to nominating a new national police chief in January, Jokowi chose Budi Gunawan​, a close friend of Megawati. The Corruption Eradication Commission (KPK) advised against the appointment due to outstanding graft allegations while the parliament, and the president's party, backed it. Jokowi was caught between toeing the party line and siding with the KPK, backed by the volunteer support base that carried his presidential campaign.

Instead, Jokowi took a back seat as the drama unfolded. The police retaliated against the KPK by levelling charges against its top investigators. The country's most trusted anti-corruption body looked on the brink of collapse. The military moved to secure the KPK, reigniting tension between the police and the armed forces. Finally, Jokowi dropped Gunawan's nomination for police chief – only to see him quietly inaugurated as deputy police chief in April.

By the end of January, a poll by the Indonesia Survey Circle (LSI) showed that 54 per cent of respondents were dissatisfied with Jokowi's performance as president. A poll by Puspol Indonesia in February showed dissatisfaction as low as 74.6 per cent.

Di Mata Indonesia, Palestina Lebih Penting daripada Papua

Sejak [8/7], Palestina dan Israel bertikai secara terbuka. Kedua negara saling melepaskan tembakan. Korban pun tidak terhindarkan. Rasa simpati terhadap Palestina datang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia muncul demo di berbagai daerah untuk mengutuk Israel. Begitu pula ada sumbangan dana dari berbagai komponen masyarakat untuk rakyat Palestina. Bahkan Indonesia, melalui menteri pertahanan Yusgiantoro mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga wilayah Palestina. Tidak ketinggalan kelompok garis keras seperti FPI pun mengklaim akan mengirimkan pasukannya.

Menyimak berbagai berita tersebut, saya pun berpikir tentang realitas sesungguhnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua. Bahwa di Papua, hampir setiap hari ada manusia yang mati karena berbagai alasan kesehatan (HIV/AIDS, malaria, gizi buruk). Banyak rakyat yang mati karena menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Bahkan tidak jarang, banyak orang Papua, yang mati di tangan TNI dan Polisi, atas nama kedaulatan NKRI. Bukan itu saja, banyak anak usia sekolah yang terlantar dan tidak menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Kalau mau disandingkan, situasi di Papua tidak kalah berbahayanya dengan serangan Israel ke Palestina. Tetapi Papua dan penderitaannya dilupakan oleh Indonesia, bahkan oleh sebagian pejabat orang Papua. Rupanya, kalau orang Papua yang mati, itu biasa, tetapi kalau orang Palestina yang mati karena diterjang oleh peluru Israel itu baru luar biasa.

Kalau rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia begitu peduli pada Palestina, mengapa hal yang sama tidak untuk orang Papua? Mengapa ada diskriminasi yang begitu mendalam antara rakyat Indonesia ras melayu dengan orang Papua yang adalah ras melanesia? Mungkin bagi sebagian orang, masalah Papua itu biasa-biasa saja. Orang hanya berpikir, bahwa masalah Papua adalah masalah uang. Kalau orang Papua dikasih uang, itu sudah cukup! Sesungguhnya, Papua memiliki permasalahan yang kompleks. Papua memiliki sejarah. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi, persis di atas kekayaan itulah, orang Papua memiliki sejumlah masalah yang pelik, ibarat benang kusut yang sulit terurai.

Bicara tentang masalah Palestina dan Israel, berarti bicara tentang hak asasi manusia. Kedua negara saling mengklaim batas-batas wilayah dan juga ketenangan hidup. Ketika salah satu dari keduanya mencari masalah, maka perang pun pecah. Seandainya, kelompok garis keras Hamas tidak membunuh ketiga remaja Israel secara keji, dan tidak menembakkan roket-roket mematikan ke wilayah Israel, tentu perang tidak akan terjadi. Mungkin ada motivasi lain yang menyebabkan kedua negara saling berperang. Saya tidak mau masuk ke ranah itu, karena sudah terlalu banyak pihak yang memberi perhatian.

Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bahwa nuansa keindonesiaan di Papua kian memudar. Situasi ini terjadi karena sikap malas tahu Indonesia terhadap jerit tangis dan penderitaan orang Papua. Indonesia malas tahu dengan orang Papua! Mungkin itu istilah yang tepat untuk mendeskripsikan sikap Indonesia terhadap orang Papua. Bahkan para pejabat Indonesia, yang berasal dari Papua pun ikut-ikutan malas tahu terhadap sesamanya orang Papua. Contoh ada di depan mata, betapa sulitnya bangun pasar untuk mama-mama Papua di kota Jayapura. Bukan itu saja, para pejabat orang Papua pun kerap mencuri uang rakyatnya. Korupsi merajalela di Papua. Ini kenyataan sosial yang sedang berlangsung di Papua.

Papua memang punya segalanya: emas, hutan, minyak bumi, cenderawasih dan sebagainya, tetapi Papua kurang cantik dan kurang seksi di mata Indonesia. Papua dilihat sebagai pulau orang hitam, keriting, yang berbusana daun dan kulit kayu. Papua hanya menjadi dapur bagi Indonesia. Tetapi anehnya, ketika orang Papua hendak meninggalkan Indonesia, mau merdeka dan berdaulat, Indonesia justru tidak meresponnya. Indonesia takut dan mengirim banyak tentara dan polisi untuk bunuh o

Warga Kupang "Eksodus" ke Timor Leste karena...

Kompas.com/Sigiranus Marutho Bere
Terlihat Anggota TNI dan UPF Timor Leste, Sementara Melakukan Patroli Bersama di Wilayah Zona Netral Antara Leolbatan (Timor Leste) dan Nelu (Indonesia), Rabu (23/10/2013)
Senin, 28 Oktober 2013 | 07:03 WIB

KUPANG, KOMPAS.com — Sekitar 20 kepala keluarga yang selama ini menetap di zona netral, sedikit masuk ke wilayah Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah memilih menjadi warga Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Akses transportasi dan infrastruktur penunjang kehidupan warga di RDTL lebih maju daripada di Indonesia, menjadi alasannya.

“Di perbatasan Kupang dan Distrik Oekusi Timor Leste itu, wilayah Timor Leste malah lebih maju. Baru-baru ini mereka sudah meresmikan pelabuhan laut internasional, sementara di pihak kita, transportasinya sudah susah, kemudian di daerah Amfoang Timur itu komunikasi selalu kena roaming telepon selulernya Timor Leste yang mendominasi,” jelas Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2013) malam.

Menurut Ayub, dia sudah berulang kali mengusulkan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun jalan poros tengah di wilayah itu. Namun hingga kini, ujar dia, belum juga ada tanggapan yang positif.

Sebelumnya diberitakan puluhan warga Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang memilih menjadi warga negara Timor Leste. Ayub mengonfirmasi kabar tersebut. "Mereka itu asal-usulnya adalah orang kita, yang sebagian dari Kabupaten Kupang dan sebagiannya lagi dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Namun karena selama ini mereka tinggal di zona bebas sehingga belum bisa menentukan negara mana yang akan mereka pilih,” jelas Ayub.

“Pada 2009 lalu, waktu saya bertemu mereka, saya anggap mereka itu masih bebas dengan posisi tidak memilih Indonesia maupun Timor Leste,” lanjut Ayub. Selain masalah infrastruktur, sebelumnya dia pun menengarai keputusan warga bergabung ke Timor Leste itu terkait dengan sengketa batas negara yang berlarut. “Sebenarnya menurut kita, warga tersebut berada di wilayah kita yakni di sungai besar, namun karena penyelesaian batas wilayah yang berkepanjangan sehingga mereka keburu masuk Timor Leste,” ujar dia.

Penulis

Perkembangan Seragam Tentara AS Sepanjang Masa dalam 2 Menit By

Liputan6.com, New York Jika Anda memiliki waktu luang dan punya minat khusus pada sejarah, Anda mungkin tertarik menonton video di bawah ini.

Foto montase, yang berasal dari tempelan-tempelan foto—digabungkan oleh IJReview untuk merayakan ulang tahun Angkatan Darat Amerika Serikat ke-240.

Foto gabungan yang ditampilkan dalam video menunjukkan seragam tentara AS dalam kurun waktu yang panjang, dari satu perang ke perang lainnya.

Video yang hanya berdurasi 2 menit ini sekiranya perlu Anda tonton berulang kali. Tentunya, bila Anda tidak ingin melewatkan sesuatu yang menarik.

Tayangan video dimulai dari seragam pejuang Angkatan Darat AS yang dipakai selama Perang Revolusi. Dominasi warna biru tua amat kuat, sesuai yang dilansir situs softpedia.com, Kamis (9/7/2015).

Namun, perubahan warna seragam tentara mulai terlihat selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tentara yang ambil bagian dalam peperangan tersebut mengenakan seragam berwarna hijau dan coklat.

Warna yang dimaksudkan sebagai strategi kamuflase itu juga dipakai dalam Perang Teluk dan Perang Irak-Afghanistan.

Foto montase berakhir dengan seragam tentara warna hijau, yang menjadi pakaian seragam resmi di masa sekarang.

Dalam video yang diunggah IJReview ke Facebook, pihak IJReview mengucapkan terima kasih kepada semua pejuang negara dari masa lalu sampai sekarang.

240 Tahun Seragam Angkatan Darat AS: Selamat Ulang Tahun dan Terima Kasih.

(fhh/heidy

Mahasiswa Mambramo news

Hibauan umum untuk Pelajar Mahasiswa Mambramo Tenggah.

Kepada kawan" Pelajar Mahasiswa Mambramo Tenggah yang ada di Kota study Jogja & sekitar nya, agar tidak terpropokasi oleh; kegiatang" orang yang tidak bertangung jawab.
Dengan mengadakan organisasi" kecil yang mengarah kepada Suku/ Klem. Yang hanya mendirikan untuk kepentingan orang" tertentu.

Catatan:
Mohon lihat gambar di bawah ini & menganalisa nya sendiri.

Wamena, Jubi – Masyarakat di Kampung Pumasili bergotong royong membuka kebun hipere, sesuai dengan arahan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo terkait dengan akan ditransfernya alokasi dana kampung kepada 328 kampung di Kabupaten Jayawijaya.

Setiap kampung diminta untuk membuat perencanaan yang sesuai dengan potensi kampungnya, dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat Kampung Pumasili, Distrik Musatfak.

Kepala Kampung Pumasili, Isak Hilapok mengatakan penggunaan alokasi dana kampung sebesar Rp. 450 juta tahun 2015 yang akan ditransfer ke rekening kampung masyarakat kampung Pumasili sejak bulan Mei 2015. lalu telah mulai digunakan dengan membuka lahan pertanian ubi jalar seluas 10 hektar yang dikerjakan oleh 1500 orang.

“Masyarakat sudah melakukan kegiatan, jadi yang sekarang di sini ada seribu lima ratus orang yang bekerja untuk mengelola kelompok ubi jalar,” katanya kepada wartawan, Kamis (9/7/2015).

Menurutnya, khusus untuk Kampung Pumasili, alokasi dana kampung tahap pertama akan gunakan untuk membuat kebun ubi jalar, karena ubi jalar akan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dapat dijadikan juga sebagai pakan ternak babi milik masyarakat.

“Karena dengan adanya kebun hepiri (ibu jalar) ini masyarakat akan dapat beternak wam (babi) dengan baik. Jadi kebun hepiri ada, wam ada kita bisa pegang daerah di Jayawijaya,” tambahnya.

Untuk itu Isak meminta supaya alokasi dana untuk kampung Pumasili dicairkan sekaligus dan tidak bertahap. “Sehingga dalam hal ini dana 450 juta yang dicairkan oleh pemerintah, kita di Pumsili tidak berencer-encer, kita minta sekalian diberikan dananya supaya kami bisa melihat masyarakat kami yang bekerja membanting tulang mengelola lahan yang luas ini,” katanya.

Sementara itu Kepala Distrik Musatfak Albert Alua, seusai meninjau kegiatan masyarakat Distrik Pumasili, Albert memberikan apresiasi kepada masyarakat Pumasili yang sudah melakukan pekerjaan tanpa menunggu dicairkannya alokasi dana kampung.

“Dengan telah dimulainnya pekerjaan di Kampung Pumasili, ini dapat menjadi contoh karena sementara menunggu pencairan, mereka sudah mulai bekerja,” ungkapnya.

Albert berharap dengan adanya kegiatan ini pemerintah daerah dapat terus mendukung usaha masyarakat ini supaya kedepan masyarakat bisa melakukan kegiatan lain demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Distrik Musatfak. (Islami)