KETIDAKADILAN STRUKTURAL DI PAPUA

Masyarakat tentu masih ingat insiden Tolikara, Papua Jumat (17/7). Kejadian ini disorot luas media Tanah Air. Orang luar Papua yang tidak tahu duduk, sering membumbui, sehingga persoalan sebenarnya menjadi kabur. Padahal menurut Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua, Lipiyus Binilub, insiden Tolikara terjadi karena komunikasi tidak jalan.
Lagi pula, persoalan di Tolikara sudah diselesaikan secara damai, lewat upacara adat “bakar batu.” Pihak korban pun sudah menerima kesepakatan damai. Demikian kata Lipiyus, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/7/2015).
Yang perlu direnungkan, menurut Ketua Majelis Syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat), Didin Hafidhuddin, konflik berlatar belakang agama tidak pernah terjadi di tanah Papua. Warga memandang, keyakinan atau agama itu sakral. Maka, konflik kemarin ditengarai berasal dari kepentingan yang mencoba merusak keutuhan NKRI.
Sementara, Sekretaris Daerah Pemeritah Kabupaten Tolikara, Dance Y Flassy minta semua pihak tidak hanya fokus pada pelaku yang membuat kios dan mushala terbakar. Aparat keamanan juga diminta untuk menyelidiki korban tewas dan luka akibat tembakan. Menurut dia, ada ketidakadilan dalam insiden Tolikara karena warga setempat ditembak, tewas dan terluka, tapi justru kasusnya tidak diangkat.
Ketidakadilan itulah yang dirasakan sebagian besar warga asli Papua hingga detik ini, tiap kali mereka merenungkan relasi dengan orang luar Papua. Inilah masalah Papua sesungguhnya, yang sering diabaikan. Bahkan di tengah ribut-ribut Tolikara, ketidakadilan yang kian dirasakan rakyat Papua bisa dianggap kecil atau disepelekan. Ujung-ujungnya pemerintah dan semua gagal merebut hati mereka.
Sejak zaman Belanda, Freeport, sampai kini, ketidakadilan bagi warga Papua terus berlagsung. Misalnya, kasus anggota Polres Porong, Aiptu Labora Sitorus (LS) yang punya rekening gendut sampai 1,5 triliun. Semuanya hanya menunjukkan watak ekspolitatif ”orang luar” Papua yang serakah di tengah kemiskinan dan keterbelakangan warga asli Papua.
Struktural
Menyedihkan memang memikirkan keterbelakangan Papua. Bayangkan masih ada warga yang tak tahu, bila habis bensinnya. Mereka menganggap rusak sehingga harus membeli motor baru. Ada ibu di Papua menjual pisang mentah. Ketika ditanya, mengapa dia jualan pisang mentah? Dia menjawab untuk membeli pisang goreng.
Sayang keterbelakangan itu tidak pernah dicarikan solusinya. Pendidikan yang seharusnya bisa mencerdaskan, belum sepenuhnya digarap. Malah keterbelakangan kadang coba dilestarikan, demi mengeruk keuntungan. Maka ada yang menyebut, warga dan alam Papua menjadi korban ketidakadilan struktural.
Memang pemerintah Indonesia sudah punyak “good will” dengan menawarkan Otonomi Khusus Papua berdasarkan UU No 21 Tahun 2001, dengan Majelis Rakyat Papua yang dibentuk pada 31 Oktober 2005. UU ini, misalnya, menjamin 80% hasil hutan dan tambang untuk rakyat Papua.
Tapi dalam implementasi, banyak penyelewengan, termasuk bantuan pusat yang hanya dinikmati segelintir elite. Penderitaan dirasakan kebanyakan warga Papua. Tidak heran, jika kaum separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini kian dilirik sebagian orang muda Papua yang merasa getir melihat ketidakadilan di depan hidung. Apalagi, perjuangan diplomasi OPM tampaknya juga kian diakui, diterima sebagian kalangan di Australia, Afrika atau Eropa.
Negeri ini beberapa waktu lalu merasa kebakaran jenggot menyusul pembukaan kantor OPM di Inggris.Sebagian publik Belanda setuju pada gagasan Papua merdeka. Apalagi, di bumi Papua, Belanda masih menyisakan cukup banyak jejak historis. Mulai abad ke 16, sudah ada jejak pelaut Belanda di Papua seperti William Jansen, William Schouten dan Le Maire. Tonggak sejarah yang cukup mengagetkan tertoreh pada 1 Desember 1961, ketika Belanda memerintahkan bendera Bintang Kejora Papua Barat dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Momentum ini yang dianggap Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat.
Sebagai reaksinya pada 11 Janua

Presiden Sinode GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan KKR dan Seminar Pemuda GIDI di Karubaga, Tolikara - Jubi/Yuliana Lantipo Berita Papua : Puluhan Anak Rumah Baca Angkasa Kunjungi, Pembenihan Ikan Sentani Wali Kota Lepas 70 Peserta Jamda, Kontingen Pramuka Kota Jayapura Christina Jembay Petinju Papua Barat Ikut Kejuaran Asia Putri Papua Barat Provinsi Terakhir Daftar Popnas Pemkab Lanny Jaya Kekurangan Obat untuk Layani Korban Bencana Kantor Distrik Sorong Dibobol Maling, Laptop dan Printer di Bawa Kabur Abok Busup dan Yulianus Heluka, Bakal Cabup dan Wabup Yahukimo Jayapura, Jubi – Presiden Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta. Dorman Wandikbo menegaskan bahwa badan pengurus pusat tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang mengandung unsur larangan ibadah bagi umat muslim maupun penggunaan jilbab di Tolikara

Pdt. Wandikbo, Minggu (19/7/2015) kepada Jubi mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang umat muslim beribadah maupun menggunakan jilbab di wilayah Tolikara, seperti termuat dalam surat edaran nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015, yang dikeluarkan di Karubaga tertanggal 11 Juli 2015. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt. Nayus Wenda dan Sekretaris, Pdt. Marthen Jingga, dengan logo GIDI, serta ditembuskan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Tolikara, Polres Tolikara, Dandramil Tolikara dan file.
“(Surat) itu betul sekali, tapi tanpa konfirmasi dengan saya selaku Presiden GIDI, tanpa konfirmasi ke Bupati Tolikara sebagai ketua panitia juga sebagai penanggunjawab. Setelah kasih keluar surat itu tanggal 11 Juli, lalu tanggal 12 atau 13 Kapolres telpon Pak bupati dan saya. Lewat telepon seluler, saya sampaikan kepada Kapolres : ‘Saya minta maaf atas surat itu. Itu tidak boleh keluar, itu hari besar orang muslim jadi harus lakukan ibdah. Dan kemudian kalau bisa lakukan seperti biasa dan lakukan di dalam mushola. Dan tidak pakai toa karena sudah ada perda di Tolikara. Baru Pak Bupati juga sampaikan minta maaf kepada masyarakat di wilayah itu dan sebagai tanda solidaritas, bupati beli satu ekor sapi dan kami bersama-sama serahkan kepada mereka untuk dipotong, jelang hari raya idul Fitri,” terang Pendeta Wanimbo.
Pak Bupati, lanjut Pendeta Wanimbo, sampaikan juga kepada Kapolres, kalau bisa ibadah dilakukan dalam mushola Sebabjika dilakukan di luar ad banyak mahasiswa, hampir 3000 orang. Mereka sedang berkegiatan seminar dan KKR.
“Sehingga kalau diluar suasananya bisa panas,” ujarnya.
Pendeta Wanimbo melanjutkan, kemudian, tanggal 17 pagi itu, kaum muslim ibadah dengan pasang toa dan lakukan ibadah di luar. Karena ibadah diluar dan pasang toa, mahasiswa sekitar 15 orang mendatangi mushola. mereka pergi dengan sangat sopan, mengatakan untuk ibadah di dalam ruangan, karena jarak dari tempat ibadah itu ke tempat kegiatan hanya 300 meter. Akan ada kesan kurang bagus.
“Tapi, saudara muslim marah-marah dan ada yang bawa senjata dan keluarkan tembakan. Akhirnya semua lari. Beberapa, saat itu kena tembak. Akhirnya banyak orang mulai datang, termasuk saya dan beberapa tamu undangan. Tapi kami mundur karena takut kena peluru nyasar,” ungkapnya.
Saat itu, masih lanjut Pendeta Wanimbo, massa berhamburan dan menjadi marah, karena lihat ada yang tertembak. Emosi mereka terpancing dan mereka bakar kios, bukan mushola. Mushola itu ada di bagian dalam, tengah, tapi karena kios itu dari kayu, jadi merembet ke rumah-rumah penduduk dan ke musola yang ada dibagian belakang.
Ia mengatakan, terciptanya insiden yang menewaskan satu remaja, 11 luka tembak dan kerugian materi akibat pembakaran rumah dan kios, memberikan kesan buruk aparat keamanan yang kecolongan dan tidak mampu menjaga keamanan sebagaimana menjadi tugas utamanya dan telah menyanggupi hal tersebut.
“Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.” kata Wanimbo menyesali kelambanan polisi.
Tidak Benar Jika Musholla Sengaja Dibakar Massa
Sementara itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Yotje Mende yang berkunjung ke Distrik Karubaga Kab. Tolikara untuk meninjau lokasi insiden Karubaga ini, melalui rilis pers Kodam XVII Cenderawasih menyebutkan bahwa kronologis pembakaran dimulai dengan masa membakar rumah Pak Sarno dan kios Silvi. Api kemudian menyala dengan hebat saat merambat ke kios BBM, sehingga seluruh kios dan rumah, termasuk Mushalla di dalamnya tidak luput dari keganasan si jago merah.
Peninjauan Pangdam dan Kapolda secara langsung di lapangan ini untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur beredar di masyarakat lu