Komando teritorial (koter) oleh TNI terus berdatangan sampai saat ini.
Hal ini merupakan bentuk langkah mundur dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dengan dalih bertujuan untuk mencegah aksi KKB di Papua, pengaktifan Babinsa merupakan bentuk keinginan militer bermain politik di tengah tuntutan supremasi sipil. "Sejarah Babinsa mempunyai sisi gelap ketika masa orde baru yang merupakan kepanjangan kaki tangan penguasa, telah menempatkan Babinsa sebagai intelijen bayangan yang mengawasi aktivitas masyarakat sipil," kata Ketua Forum Lintas Generasi Eragayam Welinsong Karoba, yang diterima melalui via chat Whatssap Wandikbo_Inak, Rabu (26/03/2025). Menurut Welinsong, salah satu contoh sisi gelap Babinsa terlihat dari kasus pemberian stigma KKB untuk masyarakat sipil yang Berkumis, Gimbal, Tidak Rapi, Bawah Paran, Kampak, Panah dll. Untuk itu militer yang ada di Distrik Eragayam harus dikembalikan ke Kesatutuanya, bukan untuk mematai-matai masyarakat sipil.Selain itu, lanjut Welinsong, di Daerah Eragayam bukan Daerah Komplik yang harus ada Babinsa masuk, Masyarakat suda hidup Damai sekalipun ada masalah-masala besar atau kecil, kami mampu menelesaikan nya dengan Hukum ADAT dan NASIONAL yang di Mediasi oleh Koramil dan POLSEK dari Distrik Kelila suda cukup.
Dengan ada Babinsa di Distrik Eragayam Welinsong, mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami semua terjadi lagi di Distrik Eragayam seperti hal nya yang baru-baru ini terjadi di Di Kabupaten Yahukimo kampung Angruk.
"Untuk itu, pemerintah dan DPR harus segara meninjau Keberadaan TNI di Distrik Eragayam yang menggunakan Kantor Distrik sebagai Pos jaga hal tersebut tersebut wajar atau tidak? tegasnya.
